RPP KEWARGANEGARAAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SD/MI                                         : ____________

Mata Pelajaran                        : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/semester                        : V/I

Hari/tanggal                            :

Alokasi Waktu                       : 2 x 35 menit (1x Pertemuan)

Standar Kompetensi             : 2. Memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan  daerah

Kompetensi Dasar                : 2.2 Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah

Indikator Capain Kompetensi

Kognitif Produk

Membuat peraturan kelas

Kognitif Proses           

Mengetahui berbagai hal yang perlu diatur dengan undang-undang.

Afektif

Menjelaskan pengertian perundang-undanan pusat dan daerah.

I.            TUJUAN PEMBELAJARAN

Dalam pembelajaran peserta didik mampu  :

Kognitif Produk

Membuat peraturan kelas

Kognitif Proses   

Mengetahui berbagai hal yang perlu diatur dengan undang-undang.

Afektif

Menjelaskan pengertian perundang-undangan pusat dan daerah.

& Karakter siswa yang diharapkan :

Menghargai, Prestasi Bersahabat / Komuniktif

II.            MATERI PEMBELAJARAN

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 hasil amandemen menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, dalam segala aspek kegiatan selalu didasarkan pada hukum yang berlaku.

Aturan hukum merupakan peraturan perundang- undangan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan baik. Itu semua akan berjalan dengan sempurna apabila peraturan perundang- undangan ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh warga.

Apa peraturan perundang-undangan itu?

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kebijakan tertulis yang bersifat pengaturan dan harus dipatuhi oleh semua pihak.

Banyak masyarakat yang menjadi korban akibat tidak menaati peraturan. Ada yang  meninggal karena kecelakaan tanpa memakai helm. Ada yang kena korban tabrak lari. Masih banyak lagi peristiwa korban jiwa yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap aturan.

Apa sebenarnya pentingnya peraturan perundang- undangan itu? Peraturan perundang-undangan berguna untuk menciptakan kehidupan bernegara yang tertib dan aman. Bagi lembaga-lembaga pemerintahan, peraturan perundang- undangan untuk petunjuk dalam menjalankan tata pemerintahan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Begitu pula bagi warga, peraturan perundang-undangan dapat mendorong terjadinya tertib hukum di masyarakat.

Apa pentingnya perundang- undangan itu?

Peraturan perundang-undangan sangat berguna demi menciptakan kehidupan yang tertib dan aman. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan negara sesuai yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Pancasila adalah sumber hukum nasional. Penyusunan peraturanperundang-undangan harus bersumber pada sumber hukum. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ada tata urutannya, yaitu mulai pusat sampai daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bentuk peraturan perundangan yang tertinggi. Dengan demikian, semua peraturan perundangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

UUD 1945 ditetapkan oleh  Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 ini merupakan Konstitusi pertama yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan resmi. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali perubahan atau amandemen yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pertama pada tanggal 19 Agustus 1999. Kedua, pada tanggal 18 Agustus 2000. Ketiga, 10 November 2001. Keempat, tanggal 10 Agustus 2002.

Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Rencana penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah. Undang-Undang ini sebagai pelaksanaan dari UUD 1945. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dibuat oleh pemerintah dalam hal ini presiden jika ada kegentingan yang memaksa. Untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Jika tidak mendapat persetujuan dari DPR, makaperaturan itu harus dicabut.

Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini presiden. Peraturan Pemerintah (PP) memuat aturan-aturan umum dalam melaksanakan undang-undang.

Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Presiden  dibuat oleh presiden untuk mengatur masalah-masalah tertentu. Peraturan Presiden (Perpres)berisi materi yang bersifat khusus untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atau untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah merupakan peraturan yang disusun dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah meliputi:

a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi bersama dengan gubernur; b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; dan c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

 III.            METODE PEMBELAJARAN

Ceramah bervariasi

Penugasan

Tanya jawab

IV.            MODEL PEMBELAJARAN

Time Token

Langkah-langkah model pembelajaran Time Token:

Struktur yang dapat digunakan untuk mengajarkan keterampilan sosial, untuk menghindari peserta didik mendominasi pembicaraan atau peserta didik diam sama sekali

Langkah-langkah :

1. Kondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi (cooperative learning / CL)
2. Tiap peserta didik diberi kupon berbicara dengan waktu ± 30 detik. Tiap peserta didik diberi sejumlah nilai sesuai waktu yang digunakan.
3. Bila telah selesai bicara kopon yang dipegang peserta didik diserahkan. Setiap berbicara satu kupon.
4. Peserta didik yang telah habis kuponnya tak boleh bicara lagi. Yang masih pegang kupon harus bicara sampai kuponnya habis.
5. Dan seterusnya.

1. V.            LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN DAN STRATEGI BELAJAR

No	Kegiatan Pembelajaran	Alat media	Waktu	Ket
1.	Kegiatan Pendahuluan Pra pembelajaran Kesiapan kelas dalam pembelajaran ( absensi, kebersihan, kelas  dll) Memeriksa kesiapan peserta didik Memeriksa absensi Apersepsi Melakukan penjajakan kesiapan belajar peserta didik dengan memberikan pertanyaan tentang pengertian peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah c.    Memotivasi Dengan peraturan hidup kita menjadi lebih baik, karena tidak ada orang lain yang dirugikan.    Memaparkan tujuan pembelajaran		10 menit
2.	Kegiatan Inti : a. Eksplorasi : Dengan bimbingan guru Peserta didik mencari informasi tentang pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah Melakukan tanya jawab tentang pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah Elaborasi : Guru menjelaskan mengenai pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah Dengan bimbingan guru, peserta didik berdiskusi dengan teman sebangkunya mengenai materi pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah Guru menerapkan model pembelajaran Time Token dengan memberikan sejumlah pertanyaan mengenai pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah didik dengan menggunakan kartu bicara Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik lain, untuk menjawab pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh peserta didik. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik secara bergantian untuk unjuk kerja di depan kelas dan peserta didik lain menanggapinya Guru meluruskan dan memberikan penegasan dari jawaban peserta didik. Konfirmasi Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini Guru melakukan umpan balik pembelajaran Guru memberikan penguatan dari pembelajaran hari ini		45 menit
	Kegiatan Akhir Refleksi Menarik kesimpulan keseluruhan pembelajaran (guru dan peserta didik) Tindak Lanjut Melakukan post test sebagai evaluasi pembelajaran Guru memberikan tugas pekerjaan rumah kepada peserta didik membaca materi lanjutanya.		15 Menit

IV.  ALAT (MEDIA)/ BAHAN/ SUMBER BELAJAR :

1. Buku Teks PKn SD kelas V, Najib Sulhan, 2008
2. Buku Teks PKn SD kelas V, Rikayani, 2009
3. Buku Teks PKn SD kelas V, Suparlan Al-Hakim, 2009
4. Buku Teks PKn SD kelas V, Sutedjo, 2009
5. Kartu Time token

1. VI.            PENILAIAN

1. Tehnik Penilaian

1. Bentuk Intrumen Penilaian   : – Tes tertulis

-          Tes lisan

b. Jenis Tes tertulis (Soal)           : -  Essai (soal uraian)

c. Jenis Tes lisan                          : Tanya jawab guru dengan peserta didik

d. Pedoman Penilaian

1. Tes Tertulis  Nilai Akhir =
2. Tes lisan

Instrumen Penilaian Proses

No	Nama Peserta didik	Aspek yang dinilai				Rata-rata
		Aktivitas	Memperhatikan penjelasan guru	Membaca buku	Menjawab pertanyaan
1
2
3
Dst

Keterangan :

Penilaian Proses

4=A (Baik sekali), 3=B (Baik), 2=C (Cukup), 1=D (Kurang)

2. Instrumen Soal

Isilah titik-titik di bawah ini!

1. Batasan mengenai hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan disebut ….
2. Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini dapat dilihat di dalam ….
3. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh ….
4. Bencana tanah longsor, kecelakaan lalu lintas terjadi kebanyakan disebabkan karena ….
5. Peraturan Daerah ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari….
6. Peraturan perundang-undangan adalah ….
7. Tujuan peraturan perundang-undangan dibuat adalah ….
8. Tiga contoh peraturan perundang-undangan beserta penjelasannya antara lain ….
9. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai ….
10. Pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada sekarang ini, maka yang perlu kamu lakukan adalah ….

Kunci jawaban

1. Peraturan
2. UUD 1945
3. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
4.  Melanggar Peraturan
5. DPRD
6. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kebijakan tertulis yang bersifat pengaturan dan harus dipatuhi oleh semua pihak.
7. Peraturan perundang-undangan berguna untuk menciptakan kehidupan bernegara yang tertib dan aman
8.  Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bentuk peraturan perundangan yang tertinggi. Dengan demikian, semua peraturan perundangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Rencana penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah. Undang-Undang ini sebagai pelaksanaan dari UUD 1945.

Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini presiden. Peraturan Pemerintah (PP) memuat aturan-aturan umum dalam

melaksanakan undang-undang.

1.  Undang-undang tertinggi
2. Mentaatinya.